Bappenas: Rencana Kerja Pemerintah 2025 optimalisasi potensi daerah

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 diarahkan untuk optimalisasi potensi daerah.

“RKP 2025 diarahkan untuk optimalisasi potensi daerah, seperti untuk kawasan barat diperkirakan pertumbuhan antara 5,0-5,3 persen, untuk kawasan timur Indonesia 6,4-6,9 persen,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Bappenas yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin.

Untuk koridor ekonomi Sumatera, potensi yang akan dikembangkan ialah industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan hub ekonomi biru barat Indonesia.

Beberapa fokus intervensi yang ditentukan ialah hilirisasi komoditas primer unggulan (bauksit, kakao, kelapa, dan karet), pengembangan industrialisasi perikanan, penguatan industri logam dasar dan industri kimia dasar, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan Tol Trans Sumatra, serta pengembangan bandara hub dan aerocity Kualanamu.

Pada koridor ekonomi Jawa, fokus pada industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi.

Sejumlah fokus intervensi yang ada Ialah pembangunan infrastruktur konektivitas (Jalan Pansela Jawa Timur, Pelabuhan Patimban), hilirisasi industri komoditas (tembaga, bauksit, sawit, kelapa, karet, dan rumput laut), pengembangan industri alat angkut (electronic vehicle/EV dan kedirgantaraan, industri elektronik dan digital, serta industri kimia hilir dan farmasi).

Selanjutnya, koridor ekonomi Kalimantan adalah superhub ekonomi Nusantara dengan fokus percepatan pembangunan sarana-prasarana Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur pendukungnya, percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi (industri bauksit, sawit, kelapa, dan karet), serta penguatan industri dasar (kimia dasar) dan pengembangan industri teknologi menengah tinggi.

Dalam koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara (Nusra) mengenai superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara bertaraf internasional, highlight intervensi yaitu hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi seperti industri tembaga dan rumput laut, penataan bangunan Kawasan Danau Lebo Taliwang, dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi pada kawasan pariwisata premium Labuan Bajo.

Kelima, koridor ekonomi Sulawesi yaitu penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis SDA dengan beberapa fokus. Mulai dari penguatan industri logam dasar serta hilirisasi industri (kelapa, kakao, dan rumput laut), penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi, serta pengembangan pariwisata melalui penyelesaian destinasi pariwisata prioritas Manado-Likupang.

Berikutnya, koridor ekonomi Maluku adalah hub ekonomi biru Timur Indonesia dengan fokus penguatan hilirisasi industri pertambangan nikel di Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau Obi, penguatan kawasan pariwisata eksisting di Kabupaten Pulau Morotai.

Kemudian penyiapan kawasan pariwisata di Bandaneira, serta penyiapan pengembangan kawasan terintengrasi perikanan (komoditas cakalang, tongkol, udang, dan lobster.

Terakhir, koridor Papua yaitu industri kimia dasar dan agro dengan empat highlight intervensi. Mulai dari pengembangan Bandara Domine Eduard Osok, Bandara Wamena, serta peningkatan Jalan Trans Papua.

Serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah, percepata pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Industri Fakfak, serta pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat.

“Sasaran pertumbuhan ekonomi untuk provinsi tahun 2025 bersama di kawasan barat Indonesia range antara 5,0-5,3 persen, di kawasan timur Indonesia 6,4-6,9 persen, dan kita bisa lihat bahwa 38 provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi antara 5,3-5,6 persen,” ucap Scenaider.